Masa Pemerintahan Letnan Kolonel Soeharto

Agustus 22, 2018

Masa Pemerintahan Letnan Kolonel Soeharto

MAKALAH SEJARAH

MASA PEMERINTAHAN LETNAN KOLONEL SOEHARTO

Oleh: XII MIA 6

1. Dahlia Karunia sari

2. Feritian P.K

3. Lala Mela A’la

4. M. Rikhas

5. Rindu Wuri N

SMA N 2 KRAKATAU STEEL CILEGON

TAHUN PELAJARAN 2016-2017

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Makalah ini disusun berdasarkan pengumpulan dari berbagai sumber, dan untuk memenuhi tugas Sejarah.

Dengan ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Maisyaroh, S.Pd selaku guru mata pelajaran Sejarah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini. Semoga makalah yang kami buat dapat bermanfaat bagi kami pribadi maupun pihak yang membaca.

Kami menyadari bahwa makalah ini sangat jauh dari sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangan. Setiap saran, kritik, dan komentar yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas dan menyempurnakan makalah ini.

Cilegon, 20 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................2

DAFTAR ISI..............................................................................................................3

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang................................................................................................4

2. Rumusan masalah...........................................................................................5

3. Tujuan dan manfaat........................................................................................5

BAB II PEMBAHASAN

1. Biografi Presiden Soeharto................................................................ ..........6

2. Wakil wakil masa pemerintahan Soeharto...................................................8

3. Kondisi semasa pemerintahan Presiden Soeharto

1. Politik........................................................................................11

2. Ekonomi....................................................................................15

3. Sosial.........................................................................................22

4. Pertahanan dan keamanan.........................................................23

5. Budaya......................................................................................24

6. Ideologi.....................................................................................25

7. Pendidikan.................................................................................26

4. Kelebihan dan kekurangan masa pemerintahan Presiden Soeharto............28

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan..................................................................................................30

2. Saran............................................................................................................31

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................32

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk: mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

· Setelah Orde Baru memegang talpuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan status quo. Hal ini menimbulkan ekses-ekses negative, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi politik sosial ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto?

2. Apa saja kebijakan atau langkah presiden Soeharto selama memangku jabatan?

3. Apa kekurangan dan kelebihan masa pemerintahan Soeharto?

Tujuan

1. Mengetahui bagaimana kondisi Indonesia selama masa pemerintahan presiden Soeharto

2. Memenuhi tugas sejarah

Manfaat

1. Menjadi lebih tahu tentang kondisi Indonesia masa orde baru

2. Menambah wawasan

BAB II

PEMBAHASAN

Biografi Presiden Soeharto

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Dengan nama lengkap Muhammad Soeharto. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Dia adalah anak ketiga Kertosudiro dengan Sukirah yang dinikahinya setelah lama menduda. Dengan istri pertama, Kertosudiro yang menjadi petugas pengatur air desa atau ulu-ulu, dikaruniai dua anak. Perkawinan Kertosudiro dan Sukirah tidak bertahan lama. Keduanya bercerai tidak lama setelah Soeharto lahir. Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai tujuh anak,

Belum genap 40 hari, bayi Soeharto dibawa ke rumah Mbah Kromo (adik kakek Sukirah). Mbah Kromo kemudian mengajari Soeharto kecil untuk berdiri dan berjalan. Soeharto juga sering diajak ke sawah. Sering, kakeknya memberi komando pada kerbau saat membajak sawah. Karena dari situlah, Soeharto belajar menjadi pemimpin.

Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia delapan tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di Sekolah Dasar (SD) di Desa Puluhan, Godean. Lalu, pindah ke SD Pedes (Yogyakarta) lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawirowihardjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawirowihardjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya.

Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941.Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.

Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Pada 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Soedirman bahwa Brigade X pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama enam jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia (RI) masih ada.

Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.

Wakil wakil Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Sri Sultan Hamengkubuwono IX periode 24 maret 1973 – 23 maret 1978. (wakil presiden ke ii)

Adam Malik periode 23 maret 1978 – 11 maret 1983 ( wakil presiden ke iii)

Umar Wirahadikusumah periode 11 maret 1983 – 11 maret 1988. (wakil presiden ke iv )

Sudharmono periode 11 maret 1988 – 11 maret 1993 (wakil presiden ke v)

Tri Sutrisno periode 11 maret 1993 – 10 maret 1998 (wakil presiden ke vi )

Bj. Habibie periode 10 maret 1998 – 21 mei 1998 ( wakil presiden ke vii)

Kondisi masa pemerintahan Presiden Soeharto

POLITIK

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 merupakan dasar legalitas dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia.Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga dapat dikatakan bahwa Orde Baru merupakan koreksi terhadap penyelewangan pada masa lampau, dan berusaha untuk menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Melalui Ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/1966, Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS untuk membentuk Kabinet Ampera. Akibatnya muncul dualisme kepemimpinan nasional.

Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma. Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni

1) Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan

2) Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968

3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional

4) Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya

Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun, maka dibentuklah

Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca Krida yang meliputi:

1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi

2) Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum

3) Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September

4) Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:

1) Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966

2) Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia

3) Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September1965.

Penyederhanaan Partai Politik

Pada masa Orde Baru pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan social politik. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan social politik itu adalah:

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI

2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo

3) Golongan Karya

Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985,1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.

Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu.

Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran (P4) secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran (P4) ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.

Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. Dan MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

1) Kembalinya menjadi anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua.

2) Normalisasi Hubungan dengan Negara lain

a) Pemulihan hubungan dengan Singapura

b) Pemulihan hubungan dengan Malaysia

c) Pembekuan hubungan dengan RRC

EKONOMI

Pada masa pemerintahan Soeharto ini terjadi swasembada pangan, dimana harga sembako tergolong relatif murah.

a. Stabilisasi dan Rehabilitasi ekonomi.

1) Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966

2) MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

1) Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan.

2) Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian

3) Berorientasi pada kepentingan produsen kecil

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :

1) Mengadakan operasi pajak

2) Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

3) Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara.

4) Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Dan pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967–1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah.

Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana social dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalah gunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu. Dampaknya lembaga (negara) tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat.

b. Kerjasama Luar Negeri

1) Pertemuan Tokyo

Pada tanggal 19–20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku.

2) Pertemuan Amsterdam

Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan

1) Trilogi Pembangunan

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan.Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

Isi Trilogi Pembangunan adalah :

a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

c) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah:

a) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.

b) Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan

c) Pemerataan pembagian pendapatan.

d) Pemerataan kesempatan kerja

e) Pemerataan kesempatan berusaha

f) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

g) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air

h) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

2) Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita yaitu:

a) Pelita I

Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

b) Pelita II

Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.

c) Pelita III

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

d) Pelita IV

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus.

e) Pelita V

Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

f) Pelita VI

Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan. Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan proses pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

Selama pemerintahannya, Presiden Soeharto telah berhasil meletakkan kerangka tinggal landas dengan capaian-capaian bidang ekonomi antara lain:

a. Berhasil meningkatkan pertumbuhan Indonesia dari minus 2,25 pada tahun 1963 menjadi naik tajam sebesar 12% pada tahun 1969.

b. Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan (mulai tahun 1967 s/d 2007) menjadikan Indonesia digolongkan kedalam ekonomi industri baru (Newly Industrializing Economies, NIEs) .

c. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan, Indonesia juga mengalami peningkatan penanaman modal dan perbaikan sumber daya manusia yang keberadaanya menjadi pendorong utama pertumbuhan.

d. Sektor pertanian juga tumbuh cepat yang didukung dengan peningkatan produktivitas padi. Pada awall pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia masih menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun 1969 produksi beras Indonesia hanya 12 juta ton, namun meningkat pesat menjadi 28 juta ton pada tahun 1980-1989 dan menjadikannya sebagai negara swasembada beras. Prestasi ini mengundang kekaguman internasional sehingga pada tanggal 14 November 1985.

e. Presiden Soeharto diundang untuk memaparkan kunci-kunci keberhasilan pembangunan pangan di Indonesia, dalam forum sidang organisasi pangan dan Pertanian PBB (FAO). Produksi beras mengalami peningkatan sebesar 7.5 juta ton dalam periode tahun 1970-1979 dan 15 juta ton selama periode tahun 1980-1989. Pada akhir 1990-1999 produksi beras hanya meningkat 5,6 juta ton sebagai dampak krisis politik 1998.

f. Berhasil menyediakan kebutuhan papan. Selama periode 1978-1983 melalui Perum Perumnas pemerintah telah membangun 209.872 unit perumahan dan selama pemerintahan Presiden Soeharto secara keseluruhan telah terbangun 441.923 unit rumah. Selama periode 1978-1983 Perum Perumnas telah menjadi perintis munculnya kawasan pemukiman bagi penduduk kalangan menengan ke bawah. Melalui kebijakan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), masyarakat juga dipermudah dalam penyediaan rumah tempat tinggal.

g. Pemerintahan Presiden Soeharto berhasil melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan ini dicapai melalui program Keluarga Berencana Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

h. Melalui kebijakan anggaran berimbang, Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai berhasil menekan inflasi dibawah 10%, rata-rata defisit neraca berjalan 2,5% dari PDB dan mempertahankan cadangan devisa mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan.

i. Selain berhasil mengendalikan inflasi, pemerintahan Presiden Soeharto berhasil dalam melakukan pengelolaan utang luar negeri. Sebagaimana dipaparkan Widjoyo Nitisastro dalam bukunya berjudul “Pengalaman Pembangunan Indonesia” yang terbit tahun 2010, mengungkapkan bahwa pada tahun 1966 Indonesia sebenarnya sedang menunggak utang.

Untuk menjaga etika hubungan internasional maka diadakan pembicaraan dengan negara-negara tersebut dan akhirnya dicapai kesepakatan antara Indonesia dengan negara-negara Paris Club pada bulan April 1970 untuk penyelesaian tunggal dan menyeluruh utang-utang Indonesia dengan kesepakatan:

1. Pembayaran utang pokok dilakukan dengan mencicil selama 30 tahun dari 1970 sampai dengan tahun 1999.

2. Pembayaran atas bunga yang sudah disepakatidilakukan selama 15 tahun dari 1985 sampai 1999.

3. Utang yang dijadwalkan kembali tersebut bebas bunga.

4. Indonesia mempunyai pilihan untuk menunda sebagian dari utang yang jatuh tempo pada delapan tahun pertama ke delapan tahun terakhir, yakni 1992-1999, dengan bunga sebesar empat persen pertahun.

Pemerintahan Presiden Soeharto melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dalam jumlah seperlunya dan mengalokasikannya untuk biaya kegiatan pembangunan yang produktif. Kehati-hatian ini tampak dari jumlah hutang Indonesia selama era Orde Baru dengan era reformasi. Selama 32 tahun memerintah, pemerintahan Presiden Soeharto mencatatkan utang sekitar Rp.46,88 triliun per tahun. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan 10 tahun pemerintahan reformasi yang mencatatkan utang sebesar Rp. 111,4 triliun per tahun. Pada saat mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto mencatatkan utang sebesar Rp. 553 triliun. Sedangkan 10 tahun pemerintahan reformasi telah mencatatkan utang sebesar Rp. 1667 triliun.

Keterputusan agenda tinggal landas akibat krisis ekonomi dan moneter barangkali tidak akan terlalu parah dan dapat dilanjutkan kembali manakala terdapat soliditas komponen bangsa. Permasalahannya terdapat banyak pelaku dalam peristiwa reformasi 1998 yang didalamnya mengusung agenda pragmatisnya masing-masing sehingga soliditas bangsa tidak bisa segera terwujud. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwarnai beragam instabilitas (keamanan, politik, pemerintahan dan ekonomi) sehingga keberlangsungan agenda tinggal landas menjadi terbengkalai.

Segala jerih payah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa itu kini harus ditata kembali. Kegagalan ini merupakan kegagalan bersama sebagai sebuah bangsa yang dalam proses transisi tahun 1998 tidak bisa memetakan secara akurat siapa lawan dan siapa pengkianat bangsa yang sesungguhnya.

SOSIAL

Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Namun, ada kebijakan-kebijakan yang baik seperti transmigrasi dan keluarga berencana, adanya gerakan memerangi buta huruf, munculnya gerakan Wajib Belajar dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Pengembangan hukum adat sebagai hukum nasional bertolak dari paham Savignian yang menganggap bahwa hukum itu tak mungkin dibuat dan dibebankan dari atas (sebagai atau tidak sebagai sarana perekayasa sosial) melainkan akan dan harus tumbuh berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Namun justru dengan konsep ini para ahli hukum adat rupanya kesulitan ketika harus menyatukan hukum-hukum adat yang ada di Indonesia mengingat banyaknya latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dan sampai saat penyusunan konsep suatu sistem hukum nasional, para ahli hukum adat baru siap dengan statement bahwa “Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum”.

Akan tetapi dalam kehidupan sosial mereka mulai membuka diri dan mau peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka tidak lagi menolak apabila terpilih menjadi Ketua RT/RW dan secara aktif ikut dalam penyelengaraan Pemilu di lingkungan tempat tinggalnya.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pada pemerintahan Presiden Soeharto pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai. Terdapat dwi fungsi ABRI. Dalam hal ini manunggalnya ABRI dengan rakyat dan mantapnya dwi fungsi ABRI merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan selama PJP I sampai pertengahan pelaksanaan Repelita VI sekarang ini. Pembangunan pertahanan keamanan terus dilakukan sesuai dengan Sishankamrata, dan dengan terus memperkuat kemampuan ABRI dalam melaksanakan kedua fungsinya.

BUDAYA

Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat EdaranNo.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, misalnya Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cina pun dilarang.

Pemerintah mengontrol bidang kebudayaan yang dianggap bertentangan atau membahayakan kebudayaan nasional akan dihapus. Selain itu juga mengontrol kerja dan produksi kebudayaan. Seniman tidak bisa seenaknya menghasilkan karya seni. Demikian juga puisi dan pementasan-pementasan seperti teater, harus ada izin tertulis dari aparat keamanan. Didirikannya sekolah-sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) sejak 1900, mendorong berkembangnya pers dan sastra melayu Tionghoa. Maka dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan sekitar 300 buku. Suatu prestasi yang luar biasa bila dibandingkan dengan sastra yang dihasilkan oleh angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66, dan pasca 66 yang tidak seproduktif itu. Dengan demikian komunitas ini telah berjasa dalam membentuk 1 awal perkembangan bahasa Indonesia. Sehingga pada pemerintahan Presiden Soeharto semua budaya china tidak boleh masuk ke Indonesia dan tahun baru Imlek belum menjadi libur nasional.

IDEOLOGI

Pada pemerintahan Presiden Soeharto Pancasila terkesan menjadi Ideologi tertutup. Pancasila hanya menjadi lambang dasar negara saja, namun nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan pemerintahan. Pemerintahan bersifat otoriter, hanya terpaku pada Presiden saja dan demokrasi tidak berjalan.

Hukum merupakan dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusian. Berbagai perbaikan di bidang hukum telah dilakukan dan diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah ditetapkan Undang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Agar hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku, dilakukan pula penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun kepada aparat pemerintah. Perbaikan aparatur hukum terus menerus dilakukan meskipun belum mencapai hasil yang optimal, dan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.

Kecenderungan orde baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma dan karena itu harus ditangani (melalui upaya indoktrinasi) secara terpusat. Pada akhirnya, pandangan tersebut bermuara pada keadaan yang disebut dengan perfeksionisme negara. Negara perfeksionis adalah negara yang merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya, dan kemudian melakukan usaha-usaha sistematis agar ‘kebenaran’ yang dipahami negara itu dapat diberlakukan dalam masyarakatnya. Sehingga formulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa.

PENDIDIKAN

Pendidikan pada masa orde baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Bahwa, putusan pemerintah adalah putusan yang adiluhung yang tidak boleh dilanggar. Itulah doktrin orde baru pada sistem pendidikan kita.

Indoktrinisasi pada masa kekuasan Soeharto ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin . Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter.

Ahkirnya, kebijakan pendidikan pada masa orde baru mengarah pada penyeragaman. Baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita adalah generasi yang mandul. Maksudnya, miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisa-bisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah orde baru-lah yang paling benar. Semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal maupun yang majemuk, dibentuk pada budaya homogen.

Di bidang pendidikan mereka banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari kursus bahasa Inggris, Mandarin, komputer sampai akademi dan universitas. Kalangan mudanya secara aktif mulai memasuki bidang-bidang profesi di luar wilayah bisnis semata. Mereka sekarang secara terbuka berusaha menjadi artis sinetron, presenter TV, peragawati, foto model, pengacara, wartawan, pengarang, pengamat sosial/ politik, peneliti, dsbnya. Hal ini sangat berbeda ketika rezim Orde Baru memberlakukan kebijakan diskriminasi.

Perkembangan Pendidikan Guru pada Masa Orde Baru

Pembangunan Dibidang Pendidikan

a. Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan

b. Tindakan Darurat

c. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum

d. Pembaharuan Kurikulum

e. Pembangunan dibidang Pendidikan Guru Pra Jabatan

Kelebihan dan Kekurangan masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Kelebihan

1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000

2. Kemajuan sektor migas

3. Swasembada beras

4. Sukses transmigrasi

5. Sukses Program KB

6. Sukses memerangi buta huruf

7. Sukses swasembada pangan

8. Pengangguran minimum

9. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun

10. Sukses Gerakan Wajib Belajar

11. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

12. Sukses keamanan dalam negeri\

13. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.

14. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan

1. Eksploitasi sumber daya,

Diskriminasi terhadap warga Tionghoa,
Perpecahan bangsa,
Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme,
Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin),
Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus)
Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden ) selanjutnya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia.Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran. Seharto menjabat sebagai presiden Republik Indonesia selama 32 tahun lamanya yaitu dari 12 Maret 1967- 21 Mei 1998. HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun.

Adapun Kelebihan masa pemerintahan Soeharto

1. Harga-harga kebutuhan pokok yang murah

2. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan menjadi negara swasembada beras dan turut mensejahterahkan petani.

3. Pembangunan dimasa Presiden Soeharto dianggap paling maju melalui Repelita I sampai Repelita VI.

4. Keamanan dan kestabilan negara yang terjamin serta menciptakan kesadaran nasionalisme yang tinggi

5. Kesehatan, upaya meningkatkan kualitas bayi dan masa depan generasi ini dilakukan melalui program kesehatan diposyandu dan KB

6. Pendidikan telah sukses memerangi buta huruf, Sukses Gerakan Wajib Belajar,

Sedangkan untuk kekurangan dalam pemerintahan Soeharto itu sendiri yaitu

1. Eksploitasi sumber daya,

Diskriminasi terhadap warga Tionghoa,
Perpecahan bangsa,
Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme,
Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin),
Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus)
Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden ) selanjutnya.

Saran

Jangan memandang sebelah mata pemerintahan Soeharto, jika direnungkan banyak jasa-jasa besar yang dilakukan Soeharto untuk pembangunan dan perkembangan Indonesia dimata dunia Internasional, sebagian rakyat yang pernah hidup di zaman Presiden Soeharto menganggap zaman Soeharto merupakan zaman keemasan Indonesia.